oleh

Reclaseering Indonesia Cabang Aceh Kritik Bimtek Keluar Provinsi

LANGSA (MBA) – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Reclaseering Indonesia Cabang Aceh, Sofyan Shuri; kritik Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Pemerintah Gampong (Desa) dilakukan diluar provinsi Pemerintah Aceh.

Dia menilai Bimbingan Teknis (Bimtek) tahun 2020 tersebut untuk para Geuchik (Kepala Desa) dalam dua Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur dan Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh. Yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), bahkan ada beberapa Geuchik dalam Kecamatan akan berangkat ke Jogjakarta dalam waktu dekat ini.

Sofyan Shuri kepada maubilangapa.com, Selasa, 11 Maret 2020 di kota Langsa, mengatakan, pemerintah pusat mengucurkan dana desa untuk mengatasi kemiskinan . Pasalnya, kata dia, dengan dana tersebut, desa juga diharapkan dapat mandiri melalui pengembangan potensi yang ada di masing-masing Gampong.

Di Kota Langsa jumlah Gampong sebanyak 66 dan Gampong yang dikatagori maju hanya 10 Gampong sementara sisanya sebanyak 56 Gampong masih dalam katagori status berkembang, masih perlu di berdayakan masyarakatnya agar Gampong cepat berubah status, sejak pengucuran dana desa dari tahun 2015 sampai dengan 2019 hanya 10 gampong berubah status.

Dana desa itu diperuntukkan program-program yang dapat meningkatkan penghasilan dan perekonomian lain masyarakat, sehingga orang yang hidup miskin bisa sejahtera secara ekonomi dalam Gampongya sendiri.

Menurut Sofyan Shuri, apabila memang dibutuhkan peningkatan kapasitas Geuchik dan aparatur Gampong lainnya melalui bimtek yang menggunakan dana APBG, seharusnya dilaksanakan di Kota Langsa saja, bukan ke Lombok apa Jogjakarta atau daerah lain di pulau jawa.

Lagi pun kalau pulang juga tidak ada yang dapat di implimentasikan di dalam Gampong disamping itu beda budaya masyrakat luar dengan masyarakat Aceh umumnya. Anggaran untuk Bimbingan Tehnis (Bintek) setiap gampong (Desa) dalam Kota Langsa, Aceh, berpariasi mulai Rp60 juta hingga Rp10 juta yang dianggar dalam RAPG Gampong setiap tahun, anggaran tersebut luput dari pantauan Tuha Peut Gampong.

Sofyan Shuti, mengungkapkan, kini menjadi pertanyaan publik di kota Langsa, mengapa para Geuchik di Kota Langsa mesti ke Lombok untuk mengikuti bimtek dengan alasan meningkatkan kapasitas kinerja pemerintahan aparatur Gampong.

Menurut dia, publik pun menilai bimtek itu terkesan formalitas saja dan bukan kali ini juga para geuchik, dalam Kota Langsa Ke luar daerah, namun sudah tiap tahun sepertinya sudah ada agenda rutin.

Sofyan Shuri juga meminta Tuha Peut Gampong untuk mempertanyakan kepada Geuchik sumber dananya, jika tidak di tanya Geuchik bisa beralasan dana untuk bintek sumbernya DPMG dan perlu juga di katahui DPMG tidak mengurus dana desa secara langsung, namun mereka hanya mengatur masalah hukum dan aturan pengunaan dana desa. (Mustafa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..