oleh

‘Abuse Of Fower’ Dan Penguasaan Tanah Culas

KUALASIMPANG (MBA) – Awaluddin Chandra alias Athiong, 55 tahun (Ahli waris kedua), sore kemarin termenung, dipojok Kota Kualasimpang, Kede Bawah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ada rasa gerah berkecamuk dipikirannya, sebab, tanah miliknya yang sah bisa beralih tangan ke Pemkab Aceh Tamiang. Dengan cara yang tidak bisa dia fahami.

Awaluddin Candra, adalah ahli waris kedua yang sah cucu dari Tjan Djien Thuan (Pemilik Tanah) dan anak dari Tjan Boen Khiong (Burhan Tjandra ahli waris pertama), mengetahui tanahnya sudah berpindah tangan merasa geram.

Athiong bersama beberapa rekan rekan dan keluarga besar Tjan Djien Thuan membuat perlawanan, mempertahankan hak haknya yang dirampas Pemerintah. Ditamsilkan, peralihan atas alas hak orang lain merupakan tindakan keji yang dilakukan pemerintah kepadanya.

Rentetan panjang kisah tanah Tjan Djien Thuan (Pemilik sah) yang hari ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Terindikasi preseden sangat amburadulnya bagi tata kelola pemerintahan secara administrasi.

Sebab tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, ternyata ada ahli waris yang sah, pemegang Grand Blok (sertifikat berbahasa Belanda) aslinya, saat ini dipegang oleh Awaluddin Chandra alias Athiong (Alhi waris sah). Cucu dari Tjan Djien Thuan. Anakya Tjan Boen Khiong (Burhan Tjandra).

Indikasi lain, tanah yang notabene ada pemiliknya bisa berpindah tangan ke Pemkab Aceh Tamiang melalui Menteri Keuangan RI, melampaui pemilik sahnya. “Ini cara cara culas, mengangkangi hak hak pemilik yang sah, merampas hak orang lain. Anehnya, dasarnya apa?, rekomendasi siapa?. Ada indikasi ini kejahatan pidana; pemalsuan dokumen dan penggelapan dokumen,” tegas Bambang Herman, SH. Aktifis Sosial dan Pemerhati Hukum Pidana.

Sekilas telaah Bambang mengisyarakatkan ada cara cara culas didalam menguasai tanah oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Padahal hari ini tanah milik Tjan Djien Thuan surat aslinya dipegang oleh Awaluddin Chandra (ahli waris yang sah).

Menteri Keuangan RI-pun seharusnya tidak memberikan ijin Hak Penggunaan Lain (HPL) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, tanpa kajian mendalam. Ada indikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan pembohongan publik kepada Menteri Keuangan RI.

“Jika tanah itu bermasalah, logika berpikir, pasti Menteri Kuangan RI tidak berani mengeluarkan surat dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KM6/2014 tahun 2014, tentang penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing/cina berupa tanah (DH ex SDN No 456 kantor/rumah tinggal dan lapangan bola basket) seluas 3.638,1 meter kubik di jalan Ahmad Yani, Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang,” tegasnya.

Surat Keputusan Menkeu nomor 280/KM6/2014 telah memantapkan status hukum atas tanah tersebut menjadi barang milik daerah, yang ditandatangani Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada Kemenkeu RI, atas nama Hadiyanto.

Bambang menjelaskan; bahwa Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pendaftaran tanah meliputi: a.Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

“Apakah ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang?, itu regulasi yang harus dipenuhi. Undang Undang yang mengatakan, bukan Bambang Herman,” katanya.

Selain untuk memenuhi ketentuan undang-undang, pendaftaran tanah juga untuk memenuhi unsur publisitas dan kebaruan kepemilikan tanah oleh seseorang. Produk akhir dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.

Apalagi dalam sistem negara Indonesia, prosedur pendaftaran tanah diatur dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seperti dikutip di pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur.

Serangkaian kegiatan tersebut mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun. Selain itu juga termasuk data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun.

Data-data mengenai tanah kemudian disajikan dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Setelah data terkumpul, maka akan diberikan surat tanda bukti haknya atau sertifikat untuk bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Surat bukti hak milik juga akan diberikan atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

“Sebelum Anda bersiap-siap mendaftarkan tanah milik Anda, ada baiknya mengetahui dulu informasi dan seluk beluk mengenai pendaftaran tanah. Berikut saya rangkum 7 fakta mengenai pendaftaran tanah yang tertuang dalam PP No 24 Tahun 1997,” jelasnya.

Hal ini seperti tertuang dalam PP 24 Tahun 1997 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan, antara lain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar sehingga mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah juga memiliki tujuan menyediakan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan sehingga mudah memperoleh data dalam mengadakan aktivitas hukum tentang properti yang telah terdaftar. Tujuan lain adalah demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Adapun obyek pendaftaran tanah seperti yang disebutkan dalam PP 24 Tahun 1997 Pasal 9, antara lain mencakup bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, tanah hak pengelolaan dan tanah wakaf.

Jenis lain adalah bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah Negara Penyelenggara pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Jika seluruh tahapan di atas telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah pembukuan hak dan penerbitan sertifikat pendaftaran tanah. Ini sesui dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 31.

Adapun hak-hak yang dicantumkan di buku tanah antara lain hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun. Buku tanah juga mencantumkan keterangan atas status hukum tanah atau rumah susun, dan data fisik. Data fisik yang dimaksud adalah data mengenai batas, bidang, dan luas bidang tanah atau satuan rumah susun.

Selanjutnya sertifikat tanah akan diterbitkan dengan memuat data fisik dan data yuridis yang ada di dalam buku tanah. Sertifikat ini adalah sebuah bukti resmi secara hukum bahwa tanah Anda sudah terdaftar di negara. Dan Anda sebagai pemilik mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas tanak milik Anda.

“Jadi tidak serta merta Bupati Mursil bisa menguasai tanah yang notabenenya milik orang lain yang sah secara yuridis. Saya kira ini pembodohan dan pembohongan publik. Pak Mursil itukan ahli tanah, kok beliau tak faham aturan,” jelas.

Malah Bambang menduga ada indikasi kuat, Mursil melakukan Abuse of Fower dalam kebijakan menguasai tanah milik Tjan Djien Thuan terhadap ahli waris sah Awaluddin Chandra.

Surat Asli Tanah Ada Dengan Saya

Awaluddin Chandra alias Athiong, menegaskan kalau surat asli tanah milik Tjan Boen Thuan ada dengannya. Menurutnya, dia harus muncul untuk meluruskan data dan fakta sebenarnya dari yang telah dikelabui oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

“Tanah milik saya kok bisa dikuasai oleh Pemkab Aceh Tamiang. Apakah karena saya tidak ada disimpang untuk jangka waktu yang lama, sehingga mereka anggap saya sudah mati?, dan tanah itu dianggap tanah tak bertuan?. Lalu Segampang itukah mereka ambil alih. Demi Allah, saya bersumpah, akan mempertahankan hak saya yang dizalimi. Kok segampang itu Bupati Mursil menguasai tanah saya mengangkangi hak hak saya. Kok seperti itu ya,” katanya.

Lalu dikatakan, Kontroversi ini diambil alih oleh Pemkab Aceh Tamiang, untuk menguasai tanah yang notabenenya milik, Tjan Djien Thuan tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1933.

Surat yang tertuang dalam bahasa Belanda setebal 15 halaman ‘In Naam Der Koningin Nummer 26 Tahun 1933. Dengan proses Pembayaran saat pembelian selama empat tahun. Dari tahun 1933 – 1937 dengan nilai 4.200 Gulden.

Perjanjian pembelian dilakukan di Afdelling Tamiang kecamatan Gayo Lues dan Serba Jadi. Keresidenan Aceh, Gubernur Sumatera tahun 1933.

Saat pemilik (Tjan Djien Thuan) meninggal dunia pada tahun 1962, selanjutnya tanah tersebut beralih langung kepada Ahli waris sedarah atas nama Tjan Boen Kiong (Burhan Tjandra, ayah kandung Athiong).

Surat asli dipegang oleh Tjan Boen Kiong sampai tahun 2008 (karena meninggal). Namun Tjan Boen Kiong saat masih hidup pernah berpesan, Sertifikat berbahasa Belanda tersebut akan diserahkan kepada anak kandungnya Awaluddin Candra alias Athiong.

Sepeninggal Tjan Boen Kiong, sah sertifikat asli berbahasa Belanda tersebut dipegang oleh Awaluddin Candra alias Athiong hingga saat.

Pada awal tahun 1990 Tjan Boen Khiong memperlihatkan Grand Blok tersebut pada Athiong, pesannya “Sepeninggal Bapak, surat ini kamu pegang baik baik dan menjadi bekal dihari tua kelak. Ini surat lapangan Basket dan sekolah Qieboen School dan kedai bawah, pajak ikan lama, tepat ditepi sungai, kuburan cina lama yang berada disebelah kiri,” tegas Tjan Boen Khiong kepada Athiong saat itu.

Tidak hanya itu saja, Tjan Boen Khiong membawa Athiong melihat secara langsung, lokasi tanah dimaksud, seperti tersebut diatas. Sebab, maksud Tjan Boen Khiong, agar anaknya (Athiong) mengetahui posisi letak tanah tersebut.

“Dan hari ini surat dimaksud ada bersama saya, yang saya herankan, kenapa Mursil bisa melakukan penzalman terhadap kepemilikan tanah tersebut, hampir satu simpang ini khususnya warga Thionghoa tahu kalau tanah itu milik kakek saya, Tjan Boen Khiong, yang hari ini ahli warisnya adalah saya,” tegas Athiong.

Athiong mengatakan, kalau dirinya mau jahat, secara pribadi, dia bongkarpun bangun PTMKS yang ada diatas tanah miliknya tersebut, bisa saja dan tak seorang yang bisa menghalangi, sekelipun pemerintah.

Ada beberapa catatan yang terekam saat bincang ringan pada Athiong, khususnya tentang Masjid Al Chairiyah, Tjan Djien Thuan pernah berpesan pada Tjan Boen Khong yang pesan tersebut diteruskan dari Tjan Boen Khong kepada Athiong.

“Masjid itu kita hibahkan, sebab itu tempat beribadah, harus dipertahankan, apalagi kita disini bermasyarakat, harus ada toleransi. Ingat jangan pernah diganggu itu,” jelas Athiong menirukan pesan Ayahnya, Tjan Boen Khiong.

Athiong meneruskan, saat dia menghadap Bupati Mursil. Dan Mursil juga menegaskan kalau tanah tersebut bukan tanah John Malik ataupun Pemkab Aceh Tamiang, Mursil juga meluruskan dalam diakusinya dengan Athiong; kalau tanah tersebut adalah milik kakek Athiong. Yang saat ini ahli warisnya adalah Athiong.

Muncul pertanyaan, kenapa Mursil berani menguasai tanah tersebut atas nama Pemkab Aceh Tamiang melalui keputusan Menteri Keuangan RI dengan alas, Hak Penggunaan Lain. Sementara tanah itu milik sah Athiong, kok bisa?.

Malah sebaliknya, saat Athiong minta petunjuk kepada Bupati Mursil, dikatakan bahwa; Athiong diminta Mursil harus ke Jakarta menghadap kebagian aset negara, untuk menggugurkan SK Menkeu Nomor 280/KM6/2014 tahun 2014, tentang penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing/cina berupa tanah (DH ex SDN No 456 kantor/rumah tinggal dan lapangan bola basket) seluas 3.638,1 meter kubik di jalan Ahmad Yani, Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Lalu Athiong meminta Bupati Mursil untuk mengeluarkan surat pengantar ke Menkeu bagian Aset Negara, namun Mursil tidak berani mengeluarkan surat pengantar tersebut. “Aneh ini, kenapa Mursil tidak berani mengeluarkan surat tersebut, ada apa?. Kita disuruh ke Jakarta, tapi diminta Surat Pengantar tak berani, berarti Pemkab Aceh Tamiang ada indikasi ingin menguasai secara kolektif ataupun perorangan,” jelas Athiong.

Athiong minta, agar tanah tersebut dikembalikan kepadanya secara utuh, sebab dirinya merasa sudah dizalimi oleh Pemka Aceh Tamiang, dengan cara cara yang sangat tak wajar. “Kok enak sekali tanah ada pemiliknya dikuasai dengan cara cara yang culas,”.

Athiong bersama tim dan keluarga besarnya, akan memenjarakan siapapun menyerobot tanah tersebut dari tangannya. Sebab dirinya sudah dizalimi dengan cara cara yang culas.

“Hari ini saya sudah tahu dah faham bagaimana mengambil kembali hak atas tanah saya yang dirampas oleh Pemkab Aceh Tamiang dengan cara cara yang tak sewajarnya, tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya, saya dan tim siap menyeret dalang dibalik ini,” tegasnya mengakhiri. (Syawaluddin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..